ANTP - Catatan: Dr Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn
Desakan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka Wapres RI muncul ke permukaan. Desakan itu datang dari ratusan purnawirawan TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Sebanyak 103 pensiunan Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel menandatangani surat pernyataan pada pertengahan April 2025 lalu.
Pada poin kedelapan Surat Pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu berbunyi:
“Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehak
Usulan pemakzulan terhadap Gibran, sangat disayangkan dan tidak ada urgensinya, karena tidak ada aturan dalam UUD 1945 yang memungkinkan penggantian Wapres di tengah masa jabatan tanpa pelanggaran hukum seperti korupsi atau pengkhianatan.
Desakan ini sulit terwujud karena Gibran dan Presiden Prabowo merupakan paket terpilih, dan putusan MK tetap sah meski ada pelanggaran etik.
Pasal 7B UUD 1945 hanya mengatur pemakzulan jika ada pelanggaran hukum berat (pengkhianatan, korupsi, dll.) atau ketidakpenuhan syarat jabatan, yang tidak terbukti pada Gibran. Prosesnya juga rumit, membutuhkan dukungan 2/3 anggota DPR dan persetujuan MPR.
Wacana ini lebih mencerminkan ketegangan politik pasca-Pilpres 2024, khususnya terkait kontroversi pencalonan Gibran yang dianggap bermasalah secara etik.
Pilpres telah selesai dan telah ada pemimpin baru untuk Indonesia, baru enam bulan berjalan, dan saat ini pemerintahan baru tengah menghadapi tantangan kesulitan global hampir di semua bidang, hal ini yang sangat urgensi untuk dihadapi bersama oleh eksekutive, legislatif, yudikatif dan seluruh Bangsa Indonesia. Lebih baik semua pihak fokus dengan permasalahan global yang harus di hadapi.
Fokus pada pembangunan bangsa jauh lebih produktif. Pemakzulan sering kali hanya memecah belah dan menghabiskan energi. Mari kita prioritaskan kerja sama untuk kemajuan bersama.
Dukung seluruh kebijakan yang terbaik untuk Bangsa ini dengan menjalankan janji pemilu dan perbaikan di semua sistem negara dan pemerintahan yang utamanya tentang pemberantasan korupsi serta ketahanan pangan.
Seharusnya kita semua doakan Presiden Prabowo Subianto untuk selalu sehat dan kuat dalam menjalankan tugas Negara dan sebagai kepala pemerintahan bersama Gibran, untuk Indonesia maju bersama kabinet merah putihnya.
Fokus kita semua mendukung pemerintah untuk menstabilkan perekonomian, mengentaskan pengangguran, tidak menaikan pajak yang dapat menyusahkan rakyat.
Banyaknya para orang-orang pintar disemua bidang yang ada di pusat dan daerah harus diberdayakan untuk kemajuan Bangsa.
Negeri ini dapat melesat maju jika dibangun dengan kebersamaan baik dipemerintahan maupun di pihak oposisi, baik di kalangan politik, pengamat, organisator dan masyarakat, jika terus menerus membahas hal yang tak terlalu penting bagaimana Pemerintah dapat bekerja maksimal.
Dampak perekonomian global seperti inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan perlambatan perdagangan dunia memang menekan Indonesia. Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, dan masyarakat—penting untuk menyikapinya.
Fokus membangun bangsa di tengah tantangan ekonomi global memang krusial. Kolaborasi, inovasi, dan ketahanan ekonomi jadi kunci.
*) Ketua Umum DPP Persatuan Wartawan Republik Indonesia ( Red )
Posting Komentar